Richard Russell, seorang senator pemisahan dari Georgia, memperingatkan Presiden Lyndon Johnson yang memberlakukan Undang -Undang Hak Pilih akan mengasingkan Selatan dari Partai Demokrat selama setidaknya tiga dekade, sebuah prediksi yang terbukti menjadi penilaian konservatif. Terlepas dari peringatan ini, Johnson menekankan bahwa imperatif moral seputar hak -hak sipil lebih penting daripada potensi kejatuhan politik, menunjukkan tingkat kepemimpinan presiden yang mendalam di abad ke -20.

Setelah Undang -Undang Hak Pilih, negara -negara selatan mengalami perubahan signifikan dari kesetiaan Demokrat ke Republik, di samping transisi dari praktik -praktik diskriminasi rasial yang lebih klandestin. Perubahan ini menandai momen penting dalam sejarah politik Amerika, menggambarkan interaksi yang kompleks antara kemajuan hak -hak sipil dan lanskap politik partai yang berkembang di Selatan.