Tidak ada Kongres yang menganggap perlu untuk mengubah Konstitusi untuk mengatasi masalah apa pun yang berkaitan dengan pernikahan. Tidak diperlukan Amandemen Konstitusi untuk melarang poligami atau bigami, dan Amandemen Konstitusi juga tidak diperlukan untuk menetapkan usia mayoritas yang seragam untuk melarang pernikahan anak.
(No Congress ever has seen fit to amend the Constitution to address any issue related to marriage. No Constitutional Amendment was needed to ban polygamy or bigamy, nor was a Constitutional Amendment needed to set a uniform age of majority to ban child marriages.)
Kutipan ini menyoroti bagaimana isu-isu sosial tertentu, seperti undang-undang perkawinan dan usia kedewasaan, secara historis dikelola melalui undang-undang dan bukan amandemen konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa amandemen hanya diperuntukkan bagi perubahan yang lebih mendasar atau transformatif, sementara norma-norma masyarakat sering kali dapat berkembang melalui undang-undang dan interpretasi hukum. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan beradaptasi dalam sistem hukum dan mempertanyakan apakah amandemen konstitusi selalu diperlukan untuk kemajuan sosial. Penekanan pada tindakan legislatif atas perubahan konstitusi mencerminkan stabilitas dan evolusi nilai-nilai masyarakat dari waktu ke waktu.
