Hak hukum masyarakat Selatan untuk mendapatkan kembali buronan mereka selalu saya akui. Hak hukum Kongres untuk mencampuri institusi mereka di negara bagian, selalu saya tolak.
(The legal right of the Southern people to reclaim their fugitives I have constantly admitted. The legal right of Congress to interfere with their institution in the states, I have constantly denied.)
Kutipan ini mencerminkan sikap Abraham Lincoln terhadap isu-isu seputar perbudakan dan otoritas federal selama masa kepresidenannya. Lincoln mengakui klaim negara-negara Selatan untuk mengejar dan mendapatkan kembali budak-budak yang melarikan diri, yang menyoroti kompleksitas hukum dan moral dari institusi perbudakan pada saat itu. Namun, ia juga menekankan penentangannya terhadap campur tangan Kongres dalam urusan negara, khususnya mengenai perbudakan, yang ia anggap sebagai masalah negara bagian dan bukan masalah federal. Posisi ini menggarisbawahi keseimbangan rumit yang dicari Lincoln antara menegakkan supremasi hukum dan mempertahankan Persatuan, sambil menavigasi kesenjangan yang mengakar dalam perbudakan. Pandangan Lincoln mengungkapkan komitmennya untuk melestarikan Persatuan sekaligus secara halus mengisyaratkan keterbatasan kekuasaan federal di wilayah tertentu—sebuah isu yang akan sangat mempengaruhi Perang Saudara dan kebijakan federal berikutnya. Pernyataannya menunjukkan pendekatan strategis terhadap kepemimpinan: menghormati hak-hak negara bagian dalam beberapa konteks dan menegaskan otoritas pemerintah federal dalam konteks lain. Di luar unsur hukum, kutipan ini juga menggambarkan ketegangan yang sedang berlangsung yang akan meledak menjadi konflik sipil, yang menggambarkan kesadaran Lincoln akan sifat perdebatan perbudakan yang kontroversial dan memecah-belah. Laporan ini merangkum upayanya untuk menyeimbangkan keyakinan moral dengan realitas politik—sebuah aspek penting dari kepresidenannya pada salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah Amerika.